JAKARTA, SELASA - Meskipun DPR merekomendasikan asumsi harga minyak mentah dunia di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 berkisar antara 95 hingga 120 dollar AS per barrel, pemerintah justru akan menetapkan asumsi harga minyak di RAPBN sebesar 140 dollar AS per barrel.
Pertimbangannya, harga minyak mentah dunia hingga tahun mendatang diperkirakan akan tetap tinggi. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Menko Perekonomian, yang juga merangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang diperluas di Gedung Utama Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Selasa (22/7) sore.
Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, seluruh menteri dan para eselon tingkat 1 seluruh departemen dan kementerian.
"Harga minyak ditetapkan 140 dollar AS per barrel, sementara rekomendasi DPR hanya 95 sampai 120 dollar AS per barrel. Ini disebabkan karena harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi," tandas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, untuk produksi minyak atau lifting minyak ditetapkan 950.000 barrel per hari. "Kalau jumlah ini persis atau sama dengan rekomendasi DPR sebelumnya. Namun, volume konsumsi BBM akan mencapai 38,9 juta kilo liter dari sebelumnya tahun ini 35 juta kilo liter per hari," ujar Sri Mulyani.
"Apabila dibandingkan dengan APBN-P 2008, jumlah konsumsi minyak itu memang meningkat sangat tajam. Untuk APBN-P mencapai 35,5 juta kilo liter. Sedangkan untuk premiun akan mencapai 20,4 juta kilo liter atau naik dari 17 juta kilo liter. Adapun solar menjadi 12,6 juta kilo liter atau naik dari 11 juta kilo liter," lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, adapun untuk minyak tanah justru turun dari sebelumnya berjumlah 5,8 juta kilo liter akan turun menjadi 4 juta kilo liter. Penurunan ini disebabkan, karena adanya konversi minyak tanah ke gas elpiji.
Modifikasi APBN
Lebih jauh, Sri Mulyani menyatakan untuk menyusun asumsi makro ekonomi di RAPBN-P 2009, pemerintah melakukan modifikasi di APBN. Hingga tahun 2009, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai landasan untuk menyusun APBN adalah 6,2 persen, inflasi sebesar 6,5 persen, tingkat suku bunga SBI berjangka 3 bulan ditetapkan 8,5 persen, dan nilai tukar rupaih terhadap dollar AS ditetapkan Rp 9.100 per dollar AS.
"Dengan asumsi ini, maka produk domestik bruto (PDB) tahun depan diperkirakan akan mencapai Rp 5.295 triliun atau lebih tinggi jika dibandingkan APBN 2008 di mana PDB mencapai Rp 4.484 triliun.
Sementara, dalam arahannya, menurut Sri Mulyani, Presiden Yudhoyono menyebutkan, pertama, harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi harus tanpa kompromi serta disertai dengan kualitas pemerataan yang lebih baik.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan, dengan asumsi tersebut, maka pendapatan negara di RAPBN-2009 yang akan disampaikan Presiden Yudhoyono ke Sidang Paripurna DPR pada Jumat (15/8) mendatang, mencapai mencapai Rp 1.158 triliun.
Adapun belanja negara ditetapkan Rp 1.237 triliun, sehingga APBN tahun 2009 direncanakan memiliki defisit sebesar Rp 78,8 triliun atau 1,5 persen dari PDB. Transfer ke daerah untuk saat ini juga akan lebih tinggi dari belanja seluruh kementerian lembaga. Jumlah transfer ke daerah mencapai Rp 346 triliun. Padahal, total belanja kementerian lembaga mencapai Rp 312,6 triliun," jelas Sri Mulyani.
Tentang tudingan adanya kebocoran 30 persen anggaran negara di APBN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Mulyani mempersilakan KPK mengklaim seperti itu. Namun, pihaknya minta ditunjukkan di pos mana, dalam bentuk apa dan berapa anggarannya. Sebab, selama ini, mekanisme pembahasan dan penyaluran APBN sudah cukup baik. Apalagi, sekarang APBN sudah diaudit oleh BPK.